Meski Retribusi Parkir Tahun 2020 Tak Tercapai, Rencana Pemkot Prabumulih Akan Naikan Target PAD Rp. 1,5 Milliar Tahun 2021

PRABUMULIH, INFOMEDIAKOTA.COM – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Prabumulih di tahun 2020 tidak tercapai. Meski demikian, target pendapatan asli daerah (PAD) tersebut tahun 2021 ini diketahui dinaikkan hingga mencapai Rp 1,5 Miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Marthodi SH MH mengatakan, pada tahun 2021 ini target PAD mengalami kenaikan dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Disebutkannya, di tahun 2020 angka Rp 750 juta menjadi target PAD retribusi parkir.

“Tahun 2020 kemarin, retribusi parkir tidak mencapai target sekitar 74 persen atau sekitar Rp 518 juta dari yang ditargetkan sebesar Rp 750 juta,” ujarnya, Rabu (17/2/2021).

Menurutnya, tidak tercapainya target retribusi parkir tersebut tidak terlepas dari adanya kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Sebab warga masyarakat yang ingin keluar untuk berbelanja baik di pasar maupun pertokoan berkurang, sehingga parkiran sepi dan berpengaruh pada pendapatan retribusi.

“Tidak tercapainya target retribusi parkir tahun 2020 ini juga karena empat bulan kita memang sangat terganggu akibat pandemi covid-19 ini,” terangnya.

Dishub Prabumulih juga mengaku pesimis dengan target PAD dari target retribusi parkir yang dibebankan mencapai Rp1,5 miliar atau jauh di atas realisasi PAD parkir tahun 2020 lalu yang hanya mencapai sekitar Rp.518 juta rupiah tersebut.

“Iya itu makanya kita juga bingung, malah tahun 2021 ini ditargetkan Rp1,5 Miliar, sementara hanya ada bertambah beberapa titik parkir saja,” bebernya.

Meskipun pesimis, lanjut Marthodi namun Dishub Kota Prabumulih tetap berupaya menaikkan pemasukan PAD. Sehingga jika tidak bisa mendapatkan PAD sesuai target Rp1,5 miliar. “Tapi kita tetap akan berupaya untuk pencapaian target PAD ini,” tambahnya.

Ditanya apakah pengelolaan retribusi parkir di Prabumulih ini dapat dikelola kembali oleh pihak ketiga?, menurut Marthodi tidak menutup kemungkinan pihaknya dapat memberikan peluang pihak ketiga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut.

“Kalau memang ada yang berminat, meyakini dengan kenaikan target ini juga bisa tercapai kenapa tidak, bisa akan kita dibicarakan nantinya, dan terkait nilai tender lelang karena sekarang sudah memasuki beberapa bulan ini, tentu akan kita bahas dan hitung lagi anggaran bersama DPR dan Bapenda ” tukasnya. (dn/Ar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *