INFOMEDIAKOTA.COM, PALEMBANG — Polemik berkepanjangan terkait masalah tambang menjadi top trending topic di Sumatera Selatan. Polemik terkait masalah pasca tambang, lalu lintas angkutan batubara, kerusakan lingkungan, status kepemilikan lahan, IUP Pertambangan dan mega kridit mencuat di media masa secara terus menerus membuktikan ketidak mampuan Pemerintah daerah mengatasi masalah tanpa masalah.
Raport merah perusahaan tambang yang merusak lingkungan berubah menjadi raport biru dalam sekejab, lalu lintas batubara yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, Mafia tambang yang merebut tanah rakyat, pembangunan PLTU di saat overload kapasitas daya listrik dan kerusakan lingkungan Maha dasyat, dana reklamasi pasca tambang yang tidak di ketahui rimbanya, dana CSR yang kurang menyentuh masyarakat mulut tambang dan berjibun masalah pertambangan batu bara seakan tak mampu di atasi pemerintah daerah.
Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Independent (K MAKI) angkat bicara masalah polemik pertambangan batubara di Sumsel, “butuh pemimpin yang kuat dan mampu membela kepentingan masyarakat pemberi amanah kepada Kepala Daerah”, ujar Feri Kurniawan Deputy K MAKI.
Feri mengatakan bukan pemimpin yang bicara sendiri tentang keberhasilannya tapi masyarakat menilainya gagal dalam melaksanakan amanah mereka
“Raport merah perusahaan batubara terkait kerusakan lingkungan berubah menjadi raport biru tanpa penjelasan apa dasar perubahanya seakan menjelaskan ada nego antara oknum BLH dan perusahaan batubara”, papar Feri lebih lanjut.
Menurut Feri Perlintasan batubara di jalan nasional yang mengganggu aktivitas masyarakat Sumsel dengan izin yang melanggar Perda dan aturan perundangan terus berlangsung dengan izin dinas terkait.
“Kerusakan ekosistem bukit tunjuk, pencemaran sungai dan kolong – kolong eks tambang menjadi – jadi seakan di biarkan saja”, kata Feri Kurniawan.
Lanjut dirinya Dana reklamasi pasca tambang tak jelas dimana disimpan dan program perbaikan lingkungan dengan dana tersebut tak terungkap menjadi tanda tanya.
Masih feri menjelaskan dana CSR yang tak jelas programnya untuk masyarakat terdampak seakan pemerintah daerah tak perduli kepada masyarakat.
“Kesemua polemik ingin mengesankan Pemerintah Daerah hanya sibuk membuat pencitraan sementara masyarakat terlupakan, butuh pemimpin yang kuat dan berani membuat keputusan berdasarkan kepentingan masyarakat yang dibutuhkan Sumsel saat ini,”pungkasnya
Komentar