INFOMEDIAKOTA PRABUMULIH – Pemerintah Kota Prabumulih memasuki fase krusial dalam siklus pemerintahan. Wali Kota Prabumulih, Arlan, menyampaikan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Selasa (31/03/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD itu dipimpin Ketua DPRD, Deni Victoria, didampingi unsur pimpinan dewan. Turut hadir Wakil Wali Kota Franky Nasril, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD, hingga camat dan lurah se-Kota Prabumulih.
Agenda paripurna tak sekadar formalitas. Sejumlah tahapan penting disepakati, mulai dari pengesahan jadwal pembahasan LKPJ, penyampaian nota pengantar wali kota, penandatanganan berita acara serah terima dokumen, hingga pembentukan panitia khusus (pansus) yang akan mengkaji laporan tersebut secara mendalam.
Dalam pidatonya, Arlan memaparkan capaian pembangunan sepanjang 2025, mencakup sektor infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program yang diarahkan pada kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan berorientasi pada kebutuhan riil warga.
Namun, DPRD menegaskan posisi mereka sebagai pengawas yang kritis. Ketua DPRD, Deni Victoria, menyebut LKPJ sebagai instrumen strategis, bukan sekadar laporan administratif.
“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi penting untuk melihat capaian kinerja, mengukur efektivitas program, serta memastikan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembahasan akan dilakukan secara komprehensif melalui pansus bersama seluruh fraksi. Fokus utama diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan dasar, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup.
Meski memberikan apresiasi atas capaian pemerintah kota, DPRD memastikan proses evaluasi tetap berjalan objektif dan kritis.
“Apresiasi tetap kita berikan, namun fungsi pengawasan harus dijalankan secara maksimal,” ujar Deni.
Rapat paripurna ini menjadi titik awal penilaian kinerja Pemerintah Kota Prabumulih selama 2025. Hasil pembahasan pansus nantinya akan menjadi rekomendasi penting bagi perbaikan kebijakan dan arah pembangunan ke depan.
