INFOMEDIAKOTA PRABUMULIH – Di tengah semangat mendukung ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), justru terjadi ironi di Kota Prabumulih. Ribuan stel seragam sekolah gratis untuk lebih dari 31 ribu pelajar justru diproduksi oleh pengusaha di luar daerah. Sementara itu, para penjahit dan pengusaha pakaian lokal hanya bisa gigit jari, tak bisa ikut ambil bagian karena terbentur aturan main e-katalog.
Pemerintah saat ini tidak bisa lagi melakukan pengadaan barang secara manual, terutama dalam skala besar. Semua pembelian harus dilakukan melalui sistem e-katalog – aplikasi belanja daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Kondisi ini menjadi sandungan bagi Pemerintah Kota Prabumulih, yang sejatinya ingin memberdayakan penjahit dan pengusaha lokal dalam pengadaan seragam gratis tersebut.
“Kita ingin libatkan pelaku usaha lokal, tapi karena mereka tidak terdaftar di e-katalog, akhirnya pengadaan dilakukan ke luar daerah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Prabumulih, A. Darmadi, saat diwawancarai oleh Tribun Sumsel.
Pengadaan tahun ini mencakup lebih dari 62 ribu stel seragam (dua stel per siswa). Sayangnya, tak satu pun dari pengusaha lokal yang bisa ikut ambil bagian. Darmadi menyatakan, jika pembelian dilakukan di luar prosedur e-katalog, maka akan berisiko hukum.
“Tidak bisa penunjukan langsung. Kalau dipaksakan bisa jadi temuan dan masalah hukum. Kita ingin aman secara regulasi,” tegas Darmadi.
Walikota Prabumulih, H. Arlan, membenarkan bahwa tidak ada penjahit lokal yang terdaftar di e-katalog. Karena itu, tidak ada pilihan lain selain menunjuk penyedia dari luar.
“Kalau tahun depan ada yang masuk e-katalog, pasti kita utamakan pelaku usaha lokal,” ucap Cak Arlan.
Pernyataan tersebut menunjukkan harapan, tapi juga menggambarkan minimnya kesiapan dan dukungan teknis dari pemerintah daerah dalam membantu UMKM lokal naik kelas dan go digital.
Di balik pernyataan regulasi, ada kegelisahan di lapangan. Banyak penjahit dan pengusaha konveksi di Prabumulih yang selama ini bertahan hidup dari pesanan seragam justru kehilangan pasar potensial bernilai miliaran rupiah.
Tanpa bimbingan teknis, pelatihan, atau fasilitasi untuk masuk ke e-katalog, UMKM lokal seolah akan tersingkir di rumah sendiri.
Program pembagian seragam gratis ini direncanakan berlangsung setiap tahun. Artinya, masih terbuka peluang bagi UMKM lokal untuk bersiap. Namun, tanpa intervensi nyata dari pemerintah daerah, peluang ini bisa terus menjadi angan-angan.
Pelatihan intensif tentang e-katalog LKPP bagi UMKM. Untuk Pendampingan teknis dalam proses pendaftaran dan verifikasi atau subsidi administratif agar UMKM bisa bersaing di platform nasional. Bukan Soal Tak Mampu, apakah bisa Difasilitasi
Kisah ribuan stel seragam yang ‘hijrah’ keluar kota ini bukan sekadar soal prosedur. Ini adalah cermin dari kesenjangan digitalisasi pengadaan dan kegagalan sistemik dalam memberdayakan pelaku usaha lokal.
Jika regulasi adalah keharusan, maka fasilitasi adalah kewajiban. Dan jika pemerintah serius ingin UMKM bangkit, maka langkah teknis, bukan hanya retorika, harus segera dimulai.
Efek dari program ini jelas berdampak dari sisi positif masyarakat sangat terbantu terutama orang tua siswa siswi namun para penjahit dan pengusaha pakaian lokal seragam sekolah merasakan omset pendapatan yang turun drastis
Bahkam mimpi para disabilitas yang di gadang gadang akan di berdayakan pada bulan maret lalu hanya tinggal mimpi belaka.
E-Katalog bukan akhir dari harapan. Tapi tanpa arah dan pendampingan, UMKM Prabumulih akan terus jadi penonton di kota sendiri.
Diisisi lain Pemerintah Pusat akan mendorong UMKM naik kelas dengan menciptakan integrasi yang kuat di seluruh
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah lama menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Hal ini selaras dengan asta cita kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi.
Pada saat pelantikan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyatakan visi besar untuk memajukan UMKM agar naik kelas. Visi ini diwujudkan dengan mengatasi berbagai hambatan yang selama ini mengganjal perkembangan sektor usaha kecil, termasuk akses pendanaan
Dalam mendukung visi presiden, Menteri UMKM Maman Abdurrahman segera mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM. Salah satu masalah terbesar itu adalah akses terhadap pendanaan. Pelaku UMKM relatif sering menyatakan kesulitan untuk mendapatkan modal yang memadai. Pada akhirnya, itu menghambat pertumbuhan usaha. Tinggal lagi peran pemerintah daerah akan fokus memfasilitasi dalam mencarikan solusi dalam pemberdayaan UMKM dan pengusaha Lokal.
