INFOMEDIAKOTA MUSI RAWAS – DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan, menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan terkait nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2026, Senin (29/9/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Mura Firdaus Cik Olah, serta dihadiri langsung Bupati Mura Hj Ratna Machmud dan Wakil Bupati H Suprayitno. Dalam sambutannya, Firdaus menegaskan bahwa sidang kali ini merupakan tahapan lanjutan setelah pembahasan tingkat pertama.
“Jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi merupakan bagian penting dalam penyusunan APBD yang akan menjadi dasar pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mura,” kata Firdaus.
Menanggapi masukan fraksi, Bupati Ratna Machmud menyatakan apresiasinya. Ia menilai kritik, saran, dan pandangan dewan merupakan kontribusi berharga dalam menyusun APBD yang lebih berpihak pada masyarakat.
“Semua pandangan fraksi akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang,” ujar Ratna.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ratna menanggapi sejumlah isu strategis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, di antaranya:
Fraksi Golkar (Ahmad Arlen Bakrie) Menyoroti dasar penyusunan APBD, _Ratna menegaskan APBD 2026 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur desa. Optimalisasi PAD dilakukan tanpa menambah beban rakyat, dengan efisiensi belanja daerah.
Fraksi PDI-P (Yudi Fratama), Menyinggung stunting, jalan rusak, dan distribusi ambulans._ Pemkab Mura menegaskan prevalensi stunting berhasil turun dari 22,83% (2021) menjadi 15,3% (2024) berkat program gizi balita dan layanan kesehatan. Perbaikan jalan dan pengadaan ambulans dilakukan bertahap sesuai kebutuhan prioritas.
Fraksi Gerindra, Mendesak agar anggaran digunakan optimal tanpa penundaan pengeluaran._Bupati menyambut baik dorongan tersebut dan berjanji menjaga efisiensi serta efektivitas belanja.
Fraksi NasDem. Memberi apresiasi dan menekankan pembangunan ekonomi serta penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.._ Pemkab memastikan APBD tetap sinkron dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.
Fraksi PKS (Zulkifli Lubis). Menyoroti pemerataan pembangunan hingga pelosok desa serta defisit anggaran._ Pemkab berkomitmen membangun infrastruktur pedesaan secara merata dan menjaga defisit dalam batas aman.
Fraksi PAN (Oke Pratama). Mendesak agar APBD responsif terhadap pelayanan publik dengan prinsip efisien, efektif, dan ekonomis.._ Bupati menegaskan hal itu sudah menjadi komitmen pemerintah dalam penyusunan APBD 2026.
Fraksi Demokrat dan Kebangkitan Bangsa (DKB): Meminta program pro-rakyat ditingkatkan serta kesiapan menghadapi musim hujan.._ Pemkab menjamin kesiapsiagaan bencana ditingkatkan dan program pro-rakyat tetap prioritas utama.
Bupati Ratna menutup jawaban eksekutif dengan ajakan memperkuat kerja sama DPRD dan Pemkab Mura. Ia berharap Raperda APBD 2026 dapat segera disempurnakan dan ditetapkan menjadi Perda.
“Semoga sinergi eksekutif dan legislatif mampu melahirkan APBD yang transparan, akuntabel, dan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Musi Rawas,” pungkasnya.(ADV/IMK/ZUL)
