MUARA ENIM, INFOMEDIAKOTA.COM — Arah pembangunan Kabupaten Muara Enim ditegaskan tidak boleh berjalan sendiri. Pemerintah daerah mulai memperkuat sinkronisasi dengan agenda transformasi nasional agar kebijakan pusat benar-benar berujung pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Sumarni, saat menghadiri Rapat Paripurna XII DPRD Kabupaten Muara Enim dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Muara Enim Deddy Aryanto tersebut menjadi momentum bagi jajaran pemerintah daerah untuk menangkap arah kebijakan nasional sekaligus mengukur sejauh mana program pembangunan di daerah dapat bergerak seirama dengan prioritas pemerintah pusat.
Dari Kebijakan Nasional ke Program Daerah
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Bagi Pemkab Muara Enim, berbagai kebijakan tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Sumarni menegaskan Pemkab Muara Enim siap mengawal implementasi program prioritas agar kebijakan transformatif tidak berhenti sebagai agenda pemerintah pusat, tetapi diterjemahkan menjadi program nyata di daerah. Salah satu fokusnya adalah penguatan ekonomi masyarakat dan kemandirian pangan.
Program swasembada pangan, penguatan UMKM, koperasi, pertanian hingga perikanan dinilai memiliki irisan kuat dengan potensi ekonomi Muara Enim. Karena itu, pemerintah daerah didorong tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Koperasi dan Pangan Jadi Pengungkit Ekonomi
Percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian. Pemkab Muara Enim melihat program tersebut sebagai peluang memperkuat ekonomi berbasis desa sekaligus membuka ruang lebih besar bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha.
Sektor pertanian dan perikanan juga diarahkan menjadi bagian penting dari strategi kemandirian pangan. Potensi daerah harus diolah menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Pelayanan Publik Tak Boleh Tertinggal
Transformasi pembangunan, menurut Pemkab Muara Enim, tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Pendidikan, kesehatan dan kualitas pelayanan publik juga menjadi sektor yang harus ikut berubah.
Perbaikan sarana pendidikan, perluasan akses layanan kesehatan gratis serta digitalisasi bantuan sosial menjadi sejumlah agenda yang akan diselaraskan dengan kebutuhan daerah.
Tujuannya jelas: pembangunan tidak boleh hanya terlihat dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek, tetapi harus diukur dari seberapa jauh masyarakat merasakan manfaatnya.
Bagi Muara Enim, momentum pidato kenegaraan tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Pemerintah daerah dituntut tidak sekadar mengikuti perubahan, tetapi mampu mengawal transformasi agar benar-benar menghasilkan pemerataan dan kesejahteraan.
