Prabumulih, Infomediakota.com – Wakil Walikota Prabumulih H Andriansyah Fikri Resmi melantik tiga Kepala Desa (Kades) dalam wilayah Kota Prabumulih di Pendopoan Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Senin (30/12/2019). Adapun tiga Kades yang di lantik Periode 2019 – 2025 yaitu :
1. Lidar Yadi dilantik sebagai Kepala Desa Muara Sungai. 2. Miril Fircha A.md dilantik sebagai Kepala Desa Karya Mulia. 3.Jakaria SH. dilantik sebagai Kepala Desa Pangkul.
Meskipun sempat terjadi aksi demo dan berujung pelaporan warga Desa Muara Sungai beberapa hari lalu di Kantor DPRD Kota Prabumulih dengan berbagai tuntutan terkait proses pemilhan diduga banyak kecurangan namun pelantikan sendiri berlangsung aman dan kondusif
Dalam Larangan keras Fikri meminta kepada kepala desa yang terpilih dan telah dilantik untuk tidak melalukan eforia berlebihan dengan menggelar pesta kemenangan menghadirkan organ tunggal (OT) maupun sejenisnya.
“Kami melarang keras kepala desa baru dilantik menggelar organ tunggal dan melakukan eforia berlebihan, hormati dan hargai yang lain, jangan berlebihan,” ungkap Fikri dalam sambutannya.
Suami Hj Reni Indayani itu juga berpesan, merayakan kemenangan boleh namun hendaknya dalam bentuk bersyukur dengan menggelar yasinan dan makan-makan bersama.
“Tidak hanya tim pendukung, tapi hendaknya calon kades yang jadi saingan dan tim didatangi diajak serta dirangkul,” katanya.
Pihaknya juga melarang kepala desa baru dilantik langsung merombak jajaran pemerintah desa, namun harus menilai lebih dahulu dan jika memang tidak bisa diajak bekerjasama dalam pembangunan desa baru dilakukan pergantian.
“Jangan asal copot, kita sudah ada contoh walikota yang tidak asal copot tapi mengutamakan kebersamaan dan persatuan maupun kesatuan untuk membangun daerah khususnya desa, itu harus dicontoh dan diterapkan di desa,” pintanya.
Ditanya salah satu Kepala Desa yang masih berstatus tergugat karena dilaporkan warga berkaitan pilkades, Wakil Walikota Prabumulih mengatakan, kalau pelantikan tetap dilaksanakan sesuai dengan tahapan.
“Meski ada Kades yang berstatus tergugat tentunya pelantikan ini tetap kita laksanakan mengingat penghujung tahun 2019 kita harus menjalankan tugas menyiapkan APBD Desa di tahun 2020,” ujar fikri.
“Masalah Kades bermasalah maka proses hukum tetap berjalan hanya karena itu tidak mungkin pelantikannya serta perangkat yang ada di Desa menjadi terhambat, kades juga tidak bisa bersantai lagi karena harus membangun demi kesehjateraan masyarakat desa,” [ IMK ]
Komentar