INFOMEDIAKOTA MUARA ENIM – Kabupaten Muara Enim kembali mencatat capaian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) September 2025, angka kemiskinan di Muara Enim berhasil ditekan hingga 9,45 persen. Angka ini turun 0,34 poin dibandingkan tahun 2024 yang masih berada di 9,79 persen, sekaligus menjadi yang terendah dalam kurun lima tahun terakhir.
Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa pencapaian ini menunjukkan arah kebijakan pembangunan daerah berjalan pada jalur yang tepat.
“Angka ini bukan sekadar statistik, tapi mencerminkan semakin banyak masyarakat yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Ini buah kerja keras bersama seluruh pihak dalam mewujudkan visi Muara Enim Bangkit, Rakyat Sejahtera (Membara) Maju dan Berkelanjutan,” ujar Edison usai menerima audiensi Kepala BPS Muara Enim, Mukti Riadi, S.ST., M.Si., di ruang kerjanya, Senin (8/9).
Dengan persentase tersebut, Muara Enim masuk dalam tujuh kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera Selatan, bahkan berada di bawah rata-rata provinsi. Bupati menegaskan, keberhasilan menekan angka kemiskinan ini tidak lepas dari beragam program strategis di bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan yang konsisten dijalankan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang dikembangkan BPS sebagai basis data terbaru penerima bantuan sosial. Menurut Edison, data terpadu tersebut akan menjadi fondasi dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Membara, yang menyasar keluarga penerima manfaat (KPM) di luar jangkauan bantuan pusat.
Kepala BPS Muara Enim, Mukti Riadi, mengapresiasi langkah Pemkab Muara Enim yang dinilainya progresif dalam menekan kemiskinan.
“Capaian ini patut diapresiasi. Namun tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga sinergi antara BPS dan pemerintah daerah harus terus diperkuat,” ungkap Mukti.
Penurunan angka kemiskinan ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi Muara Enim untuk semakin memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan warga.
