INFOMEDIAKOTA.COM, MUBA, — Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muba melaksanakan Rapat Pembahasan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2021 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Muba dan Perangkat Daerah terkait. Bertempat di ruang Rapat Banmus DPRD Kabupaten Muba. Senin 18/7/2022.
Rapat Banggar DPRD ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Jonkenedi, SIP.,M.Si didampingi Wakil Ketua III DPRD Endi Susanto, SE dihadiri Anggota Banggar DPRD Firman Akbar, SH, Muhamad Yamin, Edi Hariyanto, H. Ahmadi, SE, Paimin, SH, Ziadatulher, SE.,MH, Afitni Junaidi Gumay, SE, Andik Setiawan, ST, Sodingun, SH, Tanzil Asrori, Karan Karnedi, Edi Pramono, Dedi Zulkarnain, SE, Damsih, SH, Paimin, SH, Alpian, PJ. Sekretaris Daerah Muba, Asisten I Setda Muba, TAPD Muba, Dinas PU Perkim Muba, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba, Dinas Perhubungan Muba, Dinas Koperasi Muba, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Muba, DPPPA Muba, Dinas Perpustakaan Muba, Dinas Kesehatan Muba, RSUD Sekayu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muba, BUMD Muba, Bappeda Muba, Sekretariat Daerah Muba, Sekretariat DPRD Muba, Dispopar Muba, Dinas Ketahanan Pangan Muba, Dinas TPHP Muba, Dinas Perikanan Muba, Dinas Lingkungan Hidup Muba, BPPRD Muba, BPBD Muba, BKPSDM Muba, Camat Se-Kabupaten Muba dan Staf Ahli DPRD Kabupaten Muba.
Rapat dibahas dalam rangka menindaklanjuti Laporan hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait RPPA Muba TA 2021 dan ini merupakan lanjutan Pembahasan RPPA Muba TA 2021 pada tanggal 03 Juli 2022.
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2021 memuat LKPD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI.
Dalam Rapat ini, Masing-masing OPD menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 termasuk Program kegiatan yang tidak terealisasi, capaian PAD yang tidak terpenuhi dan Kendala apa saja sehingga terjadi Silpa berdasarkan hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Perangkat Daerah Muba.(Anton)
(Adv DPRD Musi Banyuasin)
Komentar