INFOMEDIAKOTA MUARA ENIM — Hujan deras berkepanjangan yang melanda Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, memicu krisis akses bagi ribuan warga. Jalan Pertamina yang selama puluhan tahun dijadikan jalur utama produksi dan angkutan kayu PT Musi Hutan Persada (MHP) kini rusak parah dan nyaris tak dapat dilalui. Dampaknya, sejumlah desa terisolasi dan aktivitas masyarakat lumpuh.
Sejumlah titik kerusakan dilaporkan terjadi di Desa Tanjung Menang, Jemenang, Manunggal Makmur, Aur Duri, Gemawang hingga Suban Jeriji. Kondisi jalan berubah menjadi kubangan lumpur, licin, berlubang, dan berbahaya, terutama bagi kendaraan roda dua dan angkutan warga.
Akibat kerusakan tersebut, anak-anak terpaksa tidak masuk sekolah selama beberapa hari, akses warga menuju pasar terputus, dan aktivitas kerja terganggu. Warga menilai kerusakan kian parah karena intensitas lalu lintas kendaraan bertonase besar milik PT MHP yang tetap beroperasi di tengah kondisi cuaca ekstrem.
Kepala Desa Aur Duri, Muslim SH NLP, yang juga Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Muara Enim, menyampaikan protes keras. Ia menyebut perusahaan abai terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.
“Saya turun langsung ke lapangan. Ada enam titik jalan rusak parah. Anak-anak sudah tiga hari tidak sekolah, warga tidak bisa ke pasar dan bekerja. Jalan benar-benar babak belur,” tegas Muslim, Selasa (20/1/2026).
Muslim juga mempertanyakan kepatuhan perusahaan terhadap dokumen AMDAL dan (Andalalin Anilisis Dampak Lulintas ). Menurutnya, perbaikan yang dilakukan selama ini tidak menyentuh akar persoalan.
“Perbaikan jangan sekadar ditimbun tanah lalu diratakan. Yang dibutuhkan pengerasan batu dan drainase yang layak. Selama ini drainase tidak jadi prioritas. Setiap musim hujan, jalan pasti hancur, apalagi dilintasi truk bermuatan hingga 60 ton,” ujarnya.
Ia menegaskan, jalur tersebut merupakan jalan masyarakat, bukan jalan hauling khusus perusahaan. Karena itu, ia meminta PT MHP membangun jalan sendiri bila tidak sanggup merawat jalan umum.
“Kalau tidak sanggup memperbaiki dan merawat jalan masyarakat, bangun jalan hauling sendiri. Jangan korbankan rakyat,” katanya.
Muslim juga mendesak Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Perhubungan untuk menghentikan sementara operasional angkutan kayu PT MHP hingga kondisi jalan benar-benar layak.
Lanjut Muslim menyatakan besok tanggal 22 Januari sebanyak 1000 orang masyarakat akan menggelar Aksi demo penutupan sekaligus penyetopan mobilitas operasi angkutan kayu PT MHP di simpang tiga Desa Aur duri.
“Jika diabaikan, masyarakat siap menghentikan aktivitas di lapangan. Ini bukan ancaman, tapi bentuk perlawanan karena warga sudah terlalu lama dirugikan, masyarakat seperti ayam mati di lumbung padi,,” pungkasnya.
Sementara itu, Ir. Harnadai PP, Advisor Direktur PT MHP, menyatakan kemacetan di sejumlah titik mulai terurai meski masih ada lokasi yang dalam penanganan, salah satunya di Desa Badasan. Ia menegaskan kerusakan jalan tidak semata akibat angkutan kayu, melainkan dipengaruhi cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi.
Menurutnya, PT MHP telah melakukan perbaikan darurat dengan menurunkan alat berat seperti buldoser, ekskavator, grader, dan vibro, serta melakukan penimbunan material batu dan tanah. Tim perusahaan juga melakukan pengaturan lalu lintas agar arus kembali normal.
“PT MHP berkomitmen menjaga kondisi jalan agar tetap fungsional, baik untuk kepentingan perusahaan maupun masyarakat, dengan mempertimbangkan anggaran dan kemampuan setiap tahun. Tahun ini, curah hujan tinggi menjadi faktor utama kerusakan,” ujarnya.
Terkait legalitas, Harnadi menyebut jalur yang digunakan perusahaan telah mengantongi izin, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan berupa izin koridor dari instansi berwenang.
Hingga kini, warga masih menunggu langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan, akses dasar, dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
