INFOMEDIAKOTA PRABUMULIH – Pemerintah Kota Prabumulih mulai merancang arah pembangunan tahun mendatang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027. Forum strategis ini digelar, Kamis (2/4/2026), sebagai langkah awal menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan dibuka langsung Wali Kota Prabumulih, Arlan, didampingi Wakil Wali Kota Franky Nasril, di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih.
Sejumlah unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lintas sektor turut hadir, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam perencanaan pembangunan.
Di antaranya Ketua DPRD, Kapolres, perwakilan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Perwira Penghubung, hingga perwakilan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
Selain itu, seluruh kepala OPD, camat, lurah, dan kepala desa se-Kota Prabumulih juga terlibat aktif dalam forum tersebut.
Dalam sambutannya, Arlan menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum krusial untuk menentukan arah pembangunan daerah.
“Musrenbang ini adalah wadah strategis untuk menyelaraskan seluruh aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah. Program yang dirumuskan harus tepat sasaran dan memberikan dampak langsung,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya keseriusan seluruh perangkat daerah dalam menyusun program yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Tanpa kolaborasi yang solid, perencanaan hanya akan menjadi dokumen tanpa implementasi yang optimal.
Arlan juga mengingatkan agar arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan nasional, sehingga program yang dijalankan memiliki kesinambungan dan daya dorong yang kuat.
Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi titik awal dalam menyusun prioritas pembangunan Kota Prabumulih ke depan. Hasil dari forum ini akan menjadi dasar dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah, dengan harapan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
