INFOMEDIAKOTA PRABUMULIH, 23 Februari 2026 — Pemerintah Kota Prabumulih membenahi fondasi tata kelola birokrasi dari hulu. Akurasi data kinerja dan keseriusan menindaklanjuti rekomendasi legislatif menjadi fokus utama dalam rapat strategis yang dipimpin Sekretaris Daerah Elman.
Rapat pembahasan perubahan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sekaligus tindak lanjut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) itu digelar di Ruang Rapat Inspektorat Lantai 7. Hadir mendampingi Inspektur Sapta Putra Dewangga dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
Agenda utama diarahkan pada penyesuaian indikator kinerja agar lebih terukur, realistis, dan selaras dengan capaian perangkat daerah. Evaluasi ini dinilai penting agar laporan pemerintah tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan kondisi riil pelayanan publik.
Sekda menegaskan, penyusunan laporan harus berbasis data yang valid dan konsisten. Tanpa itu, perencanaan pembangunan berisiko meleset dari kebutuhan masyarakat.
“Semua OPD harus bersinergi. Data harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan kinerja bukan sekadar dokumen, tapi cerminan kerja nyata pemerintah,” tegasnya.
Selain pembenahan IKK, rapat juga menyoroti percepatan tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih (DPRD). Pemerintah daerah diminta tidak menunda eksekusi rekomendasi, sebagai bentuk akuntabilitas terhadap fungsi pengawasan legislatif.
Rapat diikuti seluruh kepala OPD, camat, operator teknis, serta perwakilan BUMD dan mitra daerah. Partisipasi lintas sektor diharapkan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi.
Melalui langkah ini, Pemkot Prabumulih menegaskan komitmennya membangun sistem pemerintahan yang transparan, profesional, dan berbasis kinerja—bukan sekadar administrasi.
