Terima Forum Komunikasi BPD se-Kabupaten Muara Enim, Plt. Bupati Akan Upayakan Peningkatan Kesejahteraan Para Anggota

MUARA ENIM, INFOMEDIAKOTA.COM — Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah, S.H,menerima Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwakilan anggota BPD dari 22 kecamatan se-Kabupaten Muara Enim.

Dalam pertemuan di Ruang Rapat Serasan Sekundang ini, Ketua forum Zainuri, A.Md., BPD Desa Talang Taling, Kecamatan Gelumbang menyampaikan beberapa usulan mengenai peningkatan kinerja maupun kesejahteraan anggota BPD.

Bacaan Lainnya

Plt. Bupati yang didampingi oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Drs. Embran Tabrani, M.Si., merespon baik berbagai usulan tersebut untuk dijadikan perhatian dan evaluasi.(17/11)

Baca juga  Pj. Bupati Peringati Maulid Nabi Sekaligus Kukuhkan PRNU di Ponpes Darul Umum Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu

Dalam usulannya, Forum Komunikasi BPD Kabupaten Muara Enim mengajukan peningkatan kesejahteraan anggota BPD melalui peningkatan minimal 30% dari anggaran operasional Pemerintah Desa, kemudian mengusulkan untuk diadakan bimbingan teknis atau pembelajaran rutin agar kinerja anggota BPD dapat lebih efisien dan terarah.

Selanjutnya para anggota BPD berharap untuk mendapat tembusan dari Dinas DPMD atas semua informasi yang disampaikan ke Pemerintah Desa, khususnya pencairan dana ADD dan DD, dan terakhir mengharapkan Pemkab. Muara Enim dapat meninjau ulang kepesertaan BPJS Kesehatan BPD agar dapat kembali ditingkatkan ke kelas 2.

Menyikapi hal tersebut Plt. Bupati menyampaikan bahwa pada prinsipnya mendukung berbagai usulan yang disampaikan oleh Forum Komunikasi BPD Kabupaten Muara Enim.

“Keinginan yang disampaikan tersebut juga merupakan harapannya agar para anggota BPD dapat sejahtera dan menjalankan tugas maupun fungsinya dengan baik.

Baca juga  SKK Migas – KKKS Seleraya Merangin Dua Tambah Produksi Migas di West Belani #18

Lebih lanjut Plt. Bupati menegaskan harus sesuai dengamn aturan perundang undangan yang ada dan melihat apakah keuangan daerah memadai

” kita akan segera membahas hal tersebut dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dirinya menerangkan bahwa selama tidak terbentur aturan perundang-undangan dan juga keuangan daerah masih memadai, maka tak ada alasan untuk tidak mengupayakan berbagai usulan tersebut, ” Pungkas H. Juarsah

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *