INFOMEDIAKOTA JAKARTA ,Operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang menjerat Bupati H Edison berbuntut panjang.
Kali ini, KPK mengamankan 5 aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga terlibat dalam praktik suap yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan audit.
Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan OTT, serta menambah jumlah pihak yang diamankan dalam rangkaian OTT menjadi 11 orang. Sebelumnya, 6 orang telah lebih dahulu diamankan dalam operasi yang dilakukan KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa lima ASN BPK RI tersebut diamankan sebagai bagian dari pengembangan perkara yang sedang didalami penyidik.
“Total 11 orang yang di amankan yakni 6 orang yang di amankan dalam OTT sebelumnya sedangkan 5 orang lainnya nerupakan pihak yang di amankan dalam pengembangan perkara ini. Kelima adalah ASN BPK” beber budi saat press rillis di gedung KPK, 10 juni 2026.
Pemriksaan mendalam dan insentif terus dilakukan KPK untuk mendapatkan bukti dan tersangka baru
KPK juga telah menggelar ekspose atau gelar perkara pada Rabu siang. Dari hasil penyelidikan tertutup yang dilakukan, lembaga antirasuah itu memutuskan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan setelah menemukan bukti permulaan yang dinilai cukup.
“Hasil ekspose memutuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan karena telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dan sah,” kata Budi.
Dengan meningkatnya status perkara, KPK kini bersiap menetapkan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab sebagai tersangka.
KPK mengungkapkan, OTT ke-13 sepanjang tahun 2026 ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pihak-pihak tertentu di BPK RI.
Suap tersebut diduga bertujuan mempengaruhi hasil audit atas sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa yang menjadi temuan pemeriksaan BPK.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pengadaan smart TV di lingkungan Pemkab Muara Enim. Proyek tersebut sebelumnya juga masuk dalam konstruksi perkara yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.
Menurut KPK, dugaan aliran dana kepada oknum pemeriksa dilakukan agar sejumlah temuan dalam audit tidak berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih serius.
