INFOMEDIAKOTA, PRABUMULIH — Walikota Prabumulih melaksanakan Penandatanganan Naskah Kesepakatan bersama, antara Pemerintah Kota Prabumulih dan PT. PLN (Persero) UP3 Ogan Ilir tentang Pemungutan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Pembayaran Rekening Listrik Pemkot Prabumulih, Pengawasan, Penertiban Penggunaan PJU (Penerangan Jalan Umum), Sekaligus Sosialisasi Pembayaran Listrik Tepat Waktu. bertempat di ruang rapat kontor Pemkot Prabumulih. Selasa 20 September 2022.
Pertemuan dan Penandatanganan Naskah Kesepakatan bersama oleh Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM dengan Manager UP3 Ogan Ilir, Sanggam Robaga Parsaoran Sinaga ST, MT, IPM, didampingi Sekda Pemerintah kota Prabumulih Elman ST MM. Dan jajaran OPD
Turut hadir Manager Bagian Niaga dan Pemasaran Yuliyanti, Manager Bagian Jaringan dan Konstruksi Firdaus Setiawan, Manager Bagian Perencanaan Eko Saputra Hayanai serta Manager ULP Prabumulih Helmi Lazuardi.
Usai kegiatan penandatanganan Naskah Kesepakatan tersebut, Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Ogan Ilir Sanggam Robaga mengajak Walikota Prabumulih berserta jajaran pemerintah kota menguji coba Mobil dan motor listrik di halaman parkir kantor pemerintah kota Prabumulih.
Sebelumnya PT PLN UP3 Ogan Ilir mempresentasikan sekaligus sosialisasi kelebihan mobil listrik yang hemat dan ramah lingkungan, produk dari korea yang di bandrol dengan harga Rp. 750 juta.
Setelah melakukan uji coba Walikota Prabumulih dihadapan wartawan mengatakan sesuai instruksi Presiden yang di sosialisasikan melalui PLN kepada pemerintah kota Prabumulih terkait mobil listrik memang benar sangat baik, hemat dan ramah lingkungan.
“Sehubungan dengan Inpres (instruksi Presiden) tentang mobil listrik, dari PLN mensosialisasikan ke kita, ini mobilnya luar biasa enak nyaman praktis, bener bener hemat, dan ramah lingkungan namun yang jadi masalah, yaitu masalah keuangan yang sedang kita pikirkan dengan situasi keuangan masyarakat belum sesuai dengan harapan kita,” ujar Walikota
Ditanya apakah pemerintah kota Prabumulih akan menggunakan mobil listrik. Walikota dua periode ini mengatakan masih tergantung dengan keuangan.
“Ya tergantung keuangan kita, tetapi kalau ada sanksi dan instruksi kita harus menjalani, apapun solusinya, kitakan berdiri sebagai Walikota, Prabumulih kan bagian dari NKRI
dak bisa tidak kita nutupi ketentuan dari pusat harus kita ikuti, “Ungkap Walikota
Dalam kesempatan tersebut Manager UP3 PLN (Persero) Sanggam Robaga Parsaoran Sinaga ST, MT, IPM menyampaikan ucapan terimakasih atas audiensi kegiatan tersebut selain Penandatanganan Naskah Kesepakatan juga dilaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai ekosistem kendaraan listrik kepada masyarakat,
“Kami diminta Dirut dan PUD untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan kendaraan listrik, kami juga ucapkan terimakasih kepada bapak Walikota telah diberikan kesempatan berdiskusi silaturahmi dan audiensi, dengan harapan masyarakat umum saatnya bergerak untuk green dunia yang lebih baik, dan salah satunya adalah dengan penggunaan motor atau kendaraan listrik, disini PLN diminta untuk membentuk dan mendorong ekosistem tersebut kepada masyarakat bahwa kita akan mulai bergerak pada sistem bahan bakar listrik khususnya baterai,” jelasnya.
Faktor yang mendukung suksesnya program ekosistem penggunaan kendaraan listrik memang masih terkendala minimnya tempat pengisian baterai di kabupaten kota, Sanggam Robaga menerangkan PLN saat ini secara bertahap sedang membangun dan mengembangkan SPKLU (stasiun pengisian Kendaraan listrik umum) diberbagai wilayah.
“Saat Ini kita sedang membangun di Res Area Tol dan kita akan bergerak kembali untuk mengembangkan lebih banyak lagi, di wilayah kerja kami res area tol sudah ada 2 tapi di Sumsel lebih dari itu, namun memang gol kita adalah mendorong ekosistemnya dulu, ini yang paling penting sebagai kunci sukses, kerena kalau ekosistem terbentuk tentunya pelanggan akan datang sendiri. Orang willingness membeli mobil listrik karena sudah ada tempat ngecasnya, ” terang Sanggam.
Sementara Helmi Lazuardi Manager ULP Prabumulih menambahkan jumlah PJU yang telah di setor pertahun dan pelanggan yang masih menunggak, sekitar 3.000 pelanggan sampai awal bulan september dengan total sebesar Rp. 1,2 miliyar. sementara untuk PJU yang telah disetor Prabumulih sekitar Rp. 15,6 miliyar pertahun, dan untuk sistem pendistribusian Pemungutan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ke pemerintah daerah secara otomatis langsung masuk ke bendahara Negara.
“‘Kalau secara PPJ kita sudah melalui sistem bahwa setiap awal bulan sudah langsung mentransfer secara otomatis akan masuk ke bendahara negara, sesuai arahan pak Wali tadi bagaimana melayani masyarakat dengan menciptakan solusi khususnya di PJU, “ujarnya
Selain itu Helmi Lazuardi juga mengimbau agar masyarakat kedepannya bisa membayar listrik dibawah tanggal 20, dengan harapan biaya biaya tersebut akan bisa di olah untuk menghasilkan dan menyediakan layanan listrik. Dan juga tentunya pajak tersebut akan bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk kualitas pelayanan baik di lampu jalan dan sebagainya.
“Upaya kita selalu masiv melakukan sosialisasi khususnya di pemerintahan lebih tepatnya kecamatan dan kelurahan, dan untuk penertiban apabila masyarakat berkenan untuk mengganti listriknya ke prabayar atau ke token, kita memberikan solusi opsi lain untuk menggunakan sistem prabayar karena banyak kelebihannya antara lain privasi lebih terjaga, dan kita bisa mengukur berapa pemakaian kita kedepannya ,misal kalau pascabayar biasa membayar tagihan 500, bulan depan nggak tahunya 600, dan untuk nilai tarif dan daya per KWH tetap sama harganya,”tandas Helmi.
Komentar