INFOMEDIAKOTA.COM, MUARA ENIM — Kepala Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru kabupaten Muara Enim, bersama warga menggelar Aksi blokade jalan Desa yang di gunakan sebagai akses angkutan armada operasional PT MHP (Musi Hutan Persada) yang membawa bahan baku kertas ke Pabrik PT TEL. Atas kejadian tersebut aktivitas perusahan terhenti di wilayah Desa Aur Duri namun langsung respon oleh pihak staf humas dari pihak perusahaan.
Aksi ini terjadi lantaran kekesalan Kades dan warga terhadap kondisi jalan rusak parah yang telah lama dikeluhkan warga namun tak kunjung diperbaiki oleh pihak perusahaan bukan hanya itu belum pernah ada CSR berupa pembangunan fisik realisasikan oleh PT MHP kepada desa di tersebut. Hal ini disampaikan Muslim SE Kepala Desa Aur Duri kepada awak media ini usai menggelar aksi Senin (18/7/22)
Muslim mengungkapkan sejak puluhan tahun MHP berdiri sudah puluhan kali panen kayu, tidak ada bantuan CSR untuk bangunan fisik bagi desa Aur Duri
Kalau pun ada itupun hanya perbaikan jalan yang tidak sesuai dengan profit keuntungan perusahaan.
“Kami tanya dana CSR (corporate social responsibility) perusahaan 3% dari keuntungan kemana saja. dana CSR untuk desa Aur Duri ring 1 yang memiliki lahan 4000 hektar di kelola MHP belum pernah CSR dalam bentuk pembangunan fisik, sementara Jalan desa yang digunakan sebagai Akses operasional MHP hanya menumpang di tanah warga dan tidak ada ganti rugi lahan atau pun kontribusi jalan untuk masyarakat, kok hanya merawat jalan desa saja tidak mau,,” Ungkap Kades
Menurut Muslim cukup miris atas lambannya respon perusahaan dalam mengatasi permasalahan tersebut padahal hal ini tak sebanding dengan keuntungan PT MHP.
“Jalan desa yang kita punya di lewati perusahaan, sangat ironi kalau jalan itu rusak kades harus buat proposal untuk perbaikan jalan, padahal jalan itu jalan masyarakat bukan jalan perusahaan harusnya tak perlu di pinta untuk perbaiki jalan rusak tersebut, “Jelas Kades
Selain itu Kades juga membeberkan bahwa dirinya dengan jelas menolak insentif dari PT MHP pada bulan februari 2022 lalu untuk penyelesaian masalah sosial, sengketa dan minimnya CSR sementara luas wilayah dan sosial masyarakat belum di akomodir,
“Jelas saya tolak insentif karena sudah seharusnya pihak MHP mengakomodir dahulu masalah sosial masyakarat yang kedepankan, seperti CSR kearah pembangunan Fisik di desa Aur Duri, yang pernah ada yakni pasca kejadian limbah Paling bantu desa apabila ada limbah perusahaan,” bebernya
Lanjut Kades menegaskan akan tetap menutup jalan akses milik warga tersebut apabila pihak PT MHP belum juga mengakomodir tuntutan warga bahkan dirinya bersama Warga akan menggelar unjuk rasa ke PT MHP di PT TEL dan menstop seluruh kegiatan di wilayah Desa Aur Duri.
“Kami tunggu CSR mhp untuk Desa Aur Duri, kalau tidak ada. Kami akan blokade semua jalan Desa dan menstop suruh kegiatan mhp di wilayah desa Aur duri dan kami akan unjuk rasa ke kantor mhp di PT TEL,” Pungkasnya
Ditempat terpisah Harnedi GM PT MHP saat di konfirmasi melalui sambungan telpon menyampaikan klarifikasinya terkait tuntutan CSR oleh Kades Aur Duri dirinya mengatakan dalam operasionalnya PT MHP melibatkan 7 kabupaten di Sumatera Selatan salah satunya di kabupaten Muara Enim yang meliputi beberapa kecamatan ada kecamatan Lubai ulu, Rambang, Rambang Niru, Gunung Megang, Tanjung agung kecamatan Muara Enim, Tanjung Enim, dan MHP telah patuh menaati regulasi Kawasan hutan, kewajiban kepada pemerintah seperti Pajak Penghasilan, PBB, PSDH, PPN. Kemudian diluar itu MHP ingin bekerjasama baik dengan masyarakat melalui kemitraan.
“Dibawah tahun 2000 CSR belum ada yang ada MHP Saat itu ingin mencari cari judul, apa sih judul kemitraan dengan masyarakat usai pecah reformasi MHP menyebut CSR itu dengan nama Kemitraan MHBM (Mengelola Hutan Bersama Masyarakat) Aur Duri adalah bagian dari MHBM ex Marga Niru dari tahun 2001 sampai sekarang 2022 sebenarnya didalam MHBM inilah kontribusi perusahaan terkait hasil yang dikembalikan masyarakat sekitar, ” Kata Hanerdi
Masih kata Harnedi sebelum CSR ada di perusahaan MHP sudah lebih dulu dengan Kemitraan MHBM. Desa Aur Duri adalah Desa dalam yang ada di Rambang Niru dan salah satunya pengurus MHBM itu adalah pak Muslim selaku kepala desa sekarang masih aktif sebagai sekertaris.
“Beberapa kontribusi MHP melalui MHBM ini berupa memberikan jasa yang pertama jasa manajemen sebesar 1,5 % dari areal yang di kelola MHP bersama masyarakat yang ada disekitar desa itu, kemudian yang kedua jasa produksi inilah namanya jasa hasil kayu, diberikan oleh PT MHP kepada masyarakat sekitar dengan nilai Rp. 3.250 per/ton ini diberikan kepada kelompok masyarakat yang namanya BHBM ex Marga Niru dan beliau pak Muslim masih aktif sebagai sekertaris di lembaga BHBM ini,” Terang GM PT. MHP
Selanjutnya Harnedi menerangkan ada hal hal urgent yang harus kita bantu apa yang disampaikan oleh pak Muslim itu benar jadi ketika jalan rusak kita MHP tidak perlu minta proposal ada yang kita lakukan pengerasan jalan, terutama areal yang dilewati PT MHP sekakigus digunakan oleh masyarakat
“Antar Aur duri sampai ke dalam itu ada salah satu dusun talang jernihan, talang Kadir yang langsung akses ke masyarakat itu pernah kita bantu pengerasan jalan dan gorong, kalau boleh kami sebutkan disini ada beberapa nilai bantuan desa aur duri dari 24 Januari 2022 sampai 15 Juli 2022 akumulasi nya kita rekapitulasi kita berupa bantuan sumur bor, genset 15 buah, penyemprotan sepadan jalan, pembersian Leanclearing pasar getah dan penjualan batu, kemudian bantuan alat berat, bantuan kegiatan isra mi’raj, perehaban jalan dan pembuatan siring di dusun 1 dan dusun 5 jadi dalam kurun waktu beberapa bulan ini MHP telah membatu sekitar 48 jutaan,”terang Harnedi
Terlepas dari MHBM Tadi lanjut Hernadi mungkin beliau (Muslim-red) lebih paham nilai berapa yang diberikan kepada masyarakat sekitar yang disebut CSR.
Ditanya terkait CSR berupa bangunan fisik yang belum juga di terealisasi di Desa Aur Duri Hernadi menjelaskan ketika ada surat menyurat dari kepala Desa kita bantu semaksimal mungkin walaupun belum maksimal.
Karena MHP yang kami sampaikan tadi terdiri dari 7 kabupaten dengan beberapa kecamatan dan desa termasuklah di kecamatan Rambang Niru ini banyak desa yang harus kita perhatikan termasuklah Aur Duri, Suban jeriji, Gemawang, jemenang dan sebaginya, pak kades memang mengajukan surat berupa proposal bukan serta Merta MHP mengabaikan.
Hernedi melanjutkan MHP ada schedule namanya rencana budget atau anggaran yang dibuat satu tahun yang lalu artinya samalah seperti pemerintah, tahun anggaran MHP ini pada 1 April sampai 31 Maret untuk tahun berikutnya, kaitan ini artinya proposal yang masuk MHP melakukan persiapan didalam apakah rencana tahun kedepan untuk 700 meter jalan setapak, 700 meter ini kalau sudah diatas 100 jutaan dan ini perlu harus dibadget kan dari jauh jauh hari.
“Kebetulan mungkin karena perhatian tim internal kami proposal itukan tidak bisa saat bulan waktu berjalan kemungkinan ditunda satu tahun kemudian, inipun juga terkait yang diminta untuk jalan setapak 700 meter kalo boleh memilah Milah, oprasional mana yang harus berjalan terlebih dahulu artinya di tahun depan harus kita rencanakan tapi tidak sekaligus namun mungkin mencicil karena banyak daerah lainnya harus juga diperhatikan bukan berarti aur duri lepas dari perhatian kita,”Tutup Hernadi seraya meminta maaf atas belum di perbaiki beberapa titik jalan yang menjadi keluhan warga dan berjanji segara direspon. (Ar/IMK)
Komentar